politik dan etika pendidikan

1. indicator yang paling menentukan dalam reformasi pendidikan adalah implementasi MBS, mengapa demikian???

Implementasi MBS menjadi indicator yang paling menentukan dalam membentuk reformasi pendidikan karena ketika inti MBS yaitu: power, knowledge, information dan reward telah diimplementasikan. Maka,  mutu pendidikan akan meningkat baik. sebagaimana tertuang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (quality improvement oriented SBM). Hingga artinya Negara memberikan sumbangsih terhadap kecerdasan bangsa Indonesia ini. Dan Negara Indonesia akan menjadi Negara yang lebih maju.

2. Bagaimana analisis saudara tentang perubahan kurikulum 1994 ke »KBK kemudian beralih ke » KTSP???

Untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan tekhnologi sebagaimana digariskan dalam haluan Negara yang berusaha untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi system pendidikan, maka pemerintah berusaha membuat serta menempuh berbagai kebijakan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kondisi yang lebuh baik dan lebih memihak kepada kepentinagn masyarakat atau rakyat, serta lebih demokratis.

Oleh karena itulah, ada dan perlunya perubahan kurikulum 1994 ke KBK kemudian beralih ke KTSP didasari atas sebuah pemikiran dan kenyataan sebgaimana yang telah diungkap di atas. Dan seharusnya, hal tersebut bukanlah menjadi hal yang membuat bingung atau keresahan  bagi masyarakat.

3. Bagaimana hubungan politik dan pendidikan???

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system social politik di setiap Negara. Di setiap Negara, ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik yang realitas empirisnya telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia yang menjadi perhatian para ilmuwan.

Hubungan antara politik dan pendidikan di dalam islam (Indonesia) tampak demikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipenagruhi oleh para penguasa. Dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mengkoreksinya, mengkritisinya serta menambahkan opininya.

Abernethy dan coombe mengungkapkan bahwa pendidikan dan politik terkait tanpa bias dipisahkan. Dan keduanya saling memiliki hubungan yang timbale balik.

Hubungan antara keduanya terwujudkedalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting social politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan itu berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, yakni:

 Dalam masyarakat yang lebih primitive, yang berdasarkan pada basis kesukuan (tribal-based societies).

 Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga barat, pola hubunagn antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern.

 Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adlah dua hal yang berhubunagn erat dan saling mempenagruhi. Denagn kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa menagndung unsure-unsur p[olitik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktifitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Dan perlu ditegskan bahwa: hubungan antara pendidikan dan poltik bukan sekedar hubungan yang saling mempenagruhi, tetapi juga hubungan fungsional artinya, lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap dan perasaan tentang system politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari masyarakat.

4. Fungsi politik dalam pendidikan???

Politik dalam pendidikan dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Fungsi politik pendidikan secara khusus juga diaktualisasikan melalui proses pembelajaran dan juga sebagai alat untuk mengontrol system pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik melalui metode dan bahan ajar (curriculum content) pendidikan.

Politik juga berfungsi sebagai:

o alat untuk mengembangkan dan mentransmisi berbagai orientasi politik mendasar yang harus dimiliki bersama oleh sebagian besar anggota dari system yang sedang berjalan dari berbagai variasi dengan melalui pendidikan.

o Serta berfungsi memberikan sosialisasi politik anak-anak dan para pemuda.

o dapat menyosialisasikan anak didik untuk menerima kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga mereka memiliki sikap loyal terhadap pemerintah

o sebagai pross transmisi pengetahuan tentang dan sikap terhadap komunitas internasional.

o Dapat membantu menegmbangkan dan mentransmisi orientasi dasar politik tertentu yang dalam variasi tertentu harus dimiliki bersama oleh para anggota dari system yang ada.

o Dapat menentukan peranan institusi-institusi pendidikan yang tidak dapat dikesampingkan.

5. Pentingnya politik dalam pendidikan???

Dalam pendidikan, politik memiliki peran ynag sangat kuat dan riil . karena, politik memiliki pemahaman sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat daan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai social. Maka, jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan, lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain,politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut baldridge (1971), lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai system-sistem politik-mikro, yang melaksanakan fungsi utama system-sistem politik.

Politik sangatlah saling terkait dan juga saling memepengaruhi pendidikan. Karena, pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja, dan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh, dan otoritas, dan berkenaan dengan pembuatan keputusan-kepuitusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adlah dua perangkat aktifitas yang akan terus saling terkait dan berinteraksi. lembaga-lembaga atau agency yang menyelenggarakan aktifitas pada dua sector kehidupan masyarakat ini akan saling memepengaruhi, apapun karakteristik dan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa politik tidak terpisahkan dengan pendidikan, kecuali jika negeri ini ingin memiliki generasi yang buta politik, yang tidak bias diharapkan untuk mengeluarkan negeri ini dari krisis.

6. Terjadi beberapa hal yang menyebabkan kesalahan dan kekeliruan kebijakan pendidikan pada masa orde baru yang menyebabkan krisis masyarakat sebagai refleksi krisisnya dunia pendidikan???

Kini, kita telah mengetahui bahwa politik sangatlah berpengaruh terhadap institusi dan kebijakan pendidikan. Namun, pada masa orde baru, krisis yang sedang melanda bangsa ini (Indonesia) bersumber dari akumulasi keputusan-keputusan politk yang tidak tepat yang terjadi pada masa lalu. Pada masa lalu, kita mempunyai generasi pemimpin politik yang membawa bangsa ini pada kemerdekaan. Akan tetapi, akhirnya kita melihat suatu generasi yang membuat keputusan-keputusan politik yang menyesatkan. Yakni adanya pemisahan antara politik dan pendidikan yang diberlakukan pada masa 30 tahun kekuasaan soeharto yang otoriter. pada masa tersebut, politik digambarkan sebagai sesuatu yang kotor, sehingga membuat banyak orang (masyarakat) tidak mau menjadi politisi. Yang menimbulkan krisis terhadap masyarakat Indonesia.Hingga akhirnya pendidikan tidak boleh dimasuki oleh politik (baik berupa apapun). Sehingga menyebabkan pendidikan kekurangan oleh berbagai kemajuan pendidikan di bidang apapun. Arinya: dunia pendidikan mengalami krisis di bidang ini.

Hal inilah yang menjadikan kesalahan dan kekeliruan kebijakan pendidikan pada masa orde baru. Yang menimbulkan krisis terhadap masyarakar sebagai refleksi krisisnya dunia pendidikan.

7. Apa ciri-ciri masyarakat Indonesia baru yang disebut masyarakat madani (civil society) ???

• Kesukarelaan.

Masyarakat madani bukanlah suatu masyarakat paksaan tetapi yang mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cit bersama. Dengan demikian tanggung jawab pribadi menjadi sangat penting sebagai pengikat keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

• Keswasembadaan

Artinya masyarakat madani tidak tergantung kepada Negara, juga tidak tergantung kepada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan yang penuh percaya diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakatnya.

• Kemandirian tinggi terhadap Negara

Masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain ternasuk Negara. Negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang terlahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah Negara yang berkedaulatan rakyat.

• Kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipatuhi bersama.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang mengakui supremasi hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai cirri-cirinya yang khas.berdasarkan cirri-cirinya yang khas inilah dibangun suatu masyarakat madani Indonesia menuju masyarakat madani yang universal. Masyarakat madani Indonesia mempunyai cirri-ciri antara lain adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa indonesia dan kebudayaan nasional. Di dalam keanekaragaman budaya Indonesia ini penting diperlukan saling pengertian dari sesame anggotanya. Yang diperlukan di dalam kondisi tersebut bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Yang penting di dalam masyarakat yang binneka ialah adanya saling pengertian. Perbedaan merupakan kelemahan tetapi justru merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat madani. Konflik nilai-nilai tidak selalu berarti disintegrasi. Justru di dalam masyarakat demokratis, terjadinya benturan-benturan nilai akan memperkaya horizontal kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan perlunya toleransi yang tinggi, juga penting menumbuhkan saling pengertian dan bukan indoktrinasi yang berusaha untuk melenyapkan perbedaan. Indoktrinasi untuk mencapai kesamaan yang dipaksakan merupakan toleransi yang semu.

Bahkan, dinytakan dalam pendpat yang lainnya. Bahwa, masyarakat madani memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

 Masyarakat madani merupakan masyarakat yang demokratis. Artinya: masyarakat tersebut dibentuk karena kesepakatan bersama daripara anggotanya (masyarakat yang menghormati hak asasi manusia).

 Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berkedaulatan rakyat (masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang totaliter).

 Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban bersama, kemerdekaan memberikan pendapat dan menolak suatu pendapat. Namun demikian, suatu masyarakat yang telah bersepakat untuk mewujudkan cita-cita bersama mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan bersama tersebut.

 Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mengakui supremasi hukum , setiap anggota berada sama kedudukannya di bawah hukum.

NAMA : Chikmatur Rif'ah

NIM : D02206054

MK : POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN

1. Terdapat beberapa alasan menurut M.Sirozi PHd bahwa politik pendidikan adalah ilmu pendidikan yang harus dikaji dalam dunia. Uraikan beberapa alasan tersebut!

Jawab: Politik pendidikan adalah ilmu baru yang harus dikaji dalam dunia pendidikan karena sebagai suatu bidang kajian yang relative baru dan merupakan pengembangan dari bidang kajian yang telah mapan (established), yaitu kajian politik dan kajian pendidikan (the politics of education) sebagai suatu bidang kajian banyak dipertanyakan, baik oleh para sarjana ilmu politik maupun oleh para sarjana ilmu pendidikan. Oleh sebab itu perkembangan kajian politik pendidikan bsanyak dipengaruhi oleh persepsi para pendidik terhadap politik dan karakteristik system politik yang berlaku. Perkembangannya dipicu oleh system politik yang semakin terbuka dan pemehaman bahwa politik adalah bagian tak terpisahkan dari proses alokasi  nilai-nilai dalam masyarakat.

2. Menurut Prof. Dr. H. Moh. Zainuddin, M.Pd bahwa sebenarnya reormasi pendidikan adalah implementasi MBS?uraikan!!!

Jawab: Pada dasarnya reformasi pendidikan adalah implementasi dari MBS karena reformasi pedidikan berarti perubahan system pendidikan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, dalam hal ini salah satu model desentralisasi pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah adalah MBS. Melalui MBS, sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah, dengan MBS unsure pihak sekolah memegang control yang lebih besar paa setiap kejadian di sekolah.  

3. Krisis masyarakat adalah refleksi dari krisis pendidikan karena terjadi anomali (kekeliruan) kebijakan pemerintah ORDE BARU. Jelaskan anomaly tersebut!

Jawab: Tidak seluruhnya paradigma yang dilaksanakan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Banyak hasil pelaksanaan paradigma mengalami anomaly. Ada hal-hal yang tidak  beres di dalam pelaksanaan paradigma tersebut. Ketidak beresan yang disebut anomaly, membuka jalan pada penemuan baru atau teori baru. Kesadaran akan anomaly menjadi pemicu lahirnya paradigma baru. Anomaly menimbulkan krisis, dan krisis memicu pada lahirnya paradigma baru. Memang orde baru telah meletakkan paradigma-paradigma baru di dalam keseluruhan kehidupan manusia Indonesia selama 32 tahun. Orde baru seagai suatu system dengan paradigma-paradigmanya tentunya bukan merupakan suatu kekacauan tetapi lebih merupakan suatu kesalahan. Oleh sebab itu di dalam era reformasi perlu kita kaji kembali anomaly-anomali yang terjadi dan membentuk paradigma baru di dalam usaha kita membangun masyarakat Indonesia baru.

4. Apa yang menjadi indikasi (ciri-ciri) masyarakat baru Indonesia / masyarakat Madani. Jelaskan!

Jawaban: Pada suatu pihak masyarakat mengakui adanya tatanan social berdasarkan tradisi yang sekaligus terus-menerus berubah dan maju menyerap perubahn-perubahan yang positif sebagai peluang yang disodorkan oleh masyarakat modern. Pendidikan sebagai bagian dari proses kebudayaan sebagaimana telah dijelaskan berarti merupakan suatu proses yang terus menerus mencari keseimbangan antara pengembangan pribadi yang berkembang di dalam kebudayaan yang terus-menerus berubah. Pribadi yang diinginkan adalah pribadi yang kritis dan produktif sambil berdiri di dalam nilai-nilai kebudayaannya.

Adapun ciri-cirinya yaitu: 

• Kesukarelaan: masyarakat madani bukanlah suatu masyarakat paksaan tetapi yang mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

• Keswasembadaan: masyarakat madani tidak tergantung kepada Negara, juga tidak tergantung kepada lembaga ataupun organisasi lain. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan yang penuh percaya diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakatnya.

• Kemandirian tinggi terhadap Negara: masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk Negara. Negara adlaah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang terlahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah Negara yang berkedaulatan rakyat.

• Kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipatuhi bersama: masyarakat madani adlah masyarakat yang mengakui supremasi hokum. Masyarakat Indonesia memiliki cirri yang khas. Dan setiap anggotanya berada sama kedudukannya di bawah hukum.

• Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban bersama, kemerdekaan memberikan pendapat  dan menolak suatu pendapat. Namun demikian, suatu masyarakat yang telah bersepakat untuk mewujudkan cita-cita bersama mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan bersama tersebut.

• Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berkedaulatan rakyat: masyarakat yang terbuka bukan masyarakat yang totaliter.

• Masyarakat maadani merupakan masyarakat yang demokratis: masyarakat tersebut dibentuk karena kesepakatan bersama daripada anggotanya (masyarakat yang menghormati hak asasi manusia).

5. Yang menjadi tantangan pendidikan nasional ke depan adalah factor internal dan tantangan global. Uraikan!

Jawaban: 

(Tantangan internal) tantangan yang berasal dari dalam, antara lain sebagai warisan kebijakan-kebijakan pendidikan masa lalu, tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah: masalah kesatuan bangsa, demokratisasi pendidikan, desentralisasi menejemen pendidikan, dan kualitas pendidikan.

Sedangkan (Tantangan global) Di dalam berbagai analisis mengenai trend pendidikan dalam milenium ke 3 termasuk pula trend di dalam pengembangan sistem pendidikan. Kehidupan umat manusia dalam milinium yang baru mempunyai dimensi bukan hanya dimensi domestic tetapi juga kehidupan yang global. kita hidup di dunia yang terbuka, dunia tanpa batas, oleh sebab itu kehidupan global yang bukan hanya merupakan tantangan tetapi juga membuka peluang-peluang baru di dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai wujud dari usaha untuk mencapai masyarakat madani Indonesia.

6. Terdapat 4 macam indikasi tentang system pendidikan nasional. Uraikan!

Jawaban: 

Empat indiator perkembangan system pendidikan nasional, yaitu:

- Popularisasi pendidikan

Seperti telah dijelaskan, pada zaman colonial pendidikan hanyalah merupakan hak dari sekelompok kecil masyarakat,sedangkan masyarakat luas boleh dikatakan mendapatkan pendidikan yang sangat terbatas dan diskriminatif atau diserahkan kepada praktek pendidikan tradisional tanpa bantuan dari pemerintah, bahkan dikucilkan. Namun dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pendidikan telah dianggap sebagai hak semua orang dan bukan lagi hak istimewa dari sekelompok kecil masyarakat Indonesia.

- Sistematisasi pendidikan 

Hasil sistematisasi pendidikan dilihat dari segi tertentu menunukkan hasil-hasil yang menggembirakan seperti percepatan pencapaian target-target kuantitatif pendidikan namun demikian banyak pula hasil-hasil negative yang dilahirkan dalam usaha sistematisasi tersebut. Matinya inisiatif, kehilangan berfikiran kritis, serta berbagai pengaruh-pengaruh negative lainnya telah lahir dari system pendidikan yang sangat kaku karena diatur oleh keinginan pencapaian keseragaman nasional.

- Proliferasi pendidikan

Di dalam perdebatan penyusunan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada tahun 1950 tampak disitu bahwa pengertian pendidikan sekolah atau pendidikan formal juga mengandung arti pendidikan untuk masyarakat. Memang pada mulanya pendidikan masyarakat lebih diartikan kepada pemberantasan buta huruf. 

- Politisasi pendidikan

Antara pendidikan dan politik terdapat kaitan yang sangat erat. Keduanya pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Para pemikr politik sejka zaman purba misalnya pemikir-pemikir pada masa Yunani telah menunjukkan betapa erat keterkaitan antar pendidikan dan politik. Keduanya mempunyai titik singgung yang sama ialah pertanyaan mengenai tujuan hidup manusia dan masyarakat.

7. Sebutkan secara histories tentang perjalanan undang-undang pendidikan di Indonesia mulai UU Pendidikan ’45-UUD 1950-1954-sampai sekarang tentang UU Guru dan dosen! Dan bagaimana proses pendidikan lembaga pendidikan dibawah pimpinan DEPAG & DIKNAS!

Jawab: Tujuan pendidikan “memajukan kesejahteraan umum”. UUD Indonesia 1945        dibentuk untuk tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1950 -1954, UUD SISDIKNAS no. 2 tahun 1989 kemudian direvisi menjadi UUD SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 kemudian UUGD no 14 tahun 2005 kemudian direvisi lagi menjadi PP no 19 tahun 2005 yang menjabarkan UU dan proses pendidikan lembaga pendidikan dibawah pimpinan DEPAG & DIKNAS Tingkat TK dari depag kabupaten,Tingkat MI,MTs,MA dari depag  untuk wilayah propinsi.

Sebenarnya, diadakannya naungan pendidikan yang di kelola oleh DEPAG & DIKNAS memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin memajukan bangsa. Hanya saja, tingkat ataupun subyekny saja yang berbeda. DEPAG mengurusi MI, MTs, MA, dan INSTITUSI ISLAM. Sedangkan DIKNAS mengurusi tingkat SD, SMP, SMA, serta universutas umum.

Dan kebanyakan dari fenomena yang terjadi, DIKNAS lebih cekatan dalam menangani problematika pendidikannya, begitu pula sebaliknya: DEPAG agak lamban dalam menangani problematika pendidikannya. Hal inilah yang menjadi cermin bagi kita semua sebagai generasi muda, untuk lebih memajukan penanganan yang ada dalam naungan DEPAG.